
Otoritas Prancis akhirnya memberikan klarifikasi setelah beberapa hari diam mengenai penahanan Pavel Durov, pendiri dan CEO Telegram. Durov telah menjadi subjek penyelidikan oleh otoritas Paris sejak bulan lalu, yang memicu spekulasi luas. Menurut pernyataan resmi dari Pengadilan Paris, investigasi terhadap Durov sebenarnya dimulai pada 8 Juli lalu, dengan tujuan utama melawan berbagai bentuk kejahatan siber.
Pengadilan Paris mencantumkan 12 tuduhan terhadap “pihak yang tidak disebutkan namanya,” yang merupakan istilah hukum yang merujuk pada pihak yang bertanggung jawab atas Telegram saat ini. Tuduhan tersebut dikelompokkan dalam empat kategori utama. Pertama, Durov diduga terlibat dalam penyimpanan dan distribusi konten kekerasan seksual terhadap anak (CSAM), memfasilitasi perdagangan narkoba, serta membantu penipuan terorganisasi dan transaksi ilegal lainnya.
Kedua, Telegram dituding tidak bekerjasama dengan penegak hukum ketika mereka mengajukan permintaan formal untuk informasi atau dokumen. Tuduhan ini memperkuat anggapan bahwa aplikasi perpesanan ini kurang berperan dalam mendukung upaya penegakan hukum.
Ketiga, Durov juga menghadapi tuduhan terkait dengan fitur kriptografi yang ada di Telegram, yang belum diizinkan atau disertifikasi oleh otoritas Prancis. Fitur ini, meskipun sangat dihargai oleh pengguna untuk keamanannya, dianggap melanggar regulasi setempat.
Keempat, Durov dituduh terlibat dalam perkumpulan kriminal dengan tujuan melakukan kejahatan yang dapat dihukum penjara lima tahun atau lebih, serta pencucian uang. Tuduhan terakhir ini kemungkinan besar terkait dengan fitur mata uang digital yang baru-baru ini ditambahkan di Telegram, yaitu Stars. Mata uang virtual ini dapat digunakan untuk membeli konten digital dari pengguna lain dan dikonversi menjadi Toncoin, mata uang kripto yang digunakan Telegram.
Selain itu, Telegram juga memiliki dompet kripto built-in yang memungkinkan Toncoin diperdagangkan di berbagai bursa kripto dan ditransfer ke rekening bank. Penyelidik mungkin mencurigai bahwa Telegram gagal mengikuti prosedur ‘know your customer’ yang ketat, yang berpotensi membuka celah untuk pencucian uang.
Pernyataan ini menegaskan bahwa penangkapan Durov dilakukan dalam rangka investigasi kriminal, bukan karena pelanggaran Digital Services Act atau undang-undang teknologi Uni Eropa lainnya. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menegaskan bahwa penangkapan Durov tidak bermotif politik, menekankan independensi sistem hukum Prancis dari sistem eksekutif.
Nasib Durov sekarang berada di tangan hakim. Otoritas Prancis memiliki wewenang untuk menahannya hingga 96 jam sebelum pengadilan harus memutuskan apakah ia akan didakwa secara resmi atas sebagian atau semua tuduhan yang telah diajukan.